jumanto.net – Dalam rangka penyusunan anggaran, Kemenkeu selalu menerbitkan Standar Biaya Masukan (SBM) atau Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Keluaran (SBK). SBM 2018 Pdf sendiri telah diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2017.
PMK tentang Standar biaya masukan 2018 sendiri diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti Pasal 5 ayat (5) PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan RKAKL dan Pasal 5 ayat (2) PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan RKAKL, yang telah diubah dengan PMK Nomor 51/PMK.02/2014.
PMK tentang SBM 2018 telah ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2017 lalu dan digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun 2018 serta pada saat penyusunan revisi anggaran tahun 2018.
PMK tentang SBU 2018 tentu akan terus dievaluasi oleh Kementerian Keuangan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Anggaran dan pihak terkait, dan tidak menutup kemungkinan terdapat Revisi atau Perubahan atas PMK SBM Tahun 2018 nanti.
Pengertian SBM 2018 (Standar Biaya Masukan 2018)
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran (output) dalam rangka untuk penyusunan RKA-KL Tahun Anggaran 2018.
Dalam penyusunan anggaran, angka-angka yang ada di dalam dokumen penganggaran tidak boleh melebihi angka yang di dalam SBM 2018.
Dalam pelaksanaannya, memang ada standar biaya masukan atau standar biaya umum yang realasinya boleh di atas standar biaya, yaitu tarif standar biaya yang ada pada lampiran 2.
Jenis dan Fungsi Standar Biaya Masukan 2018
Sama seperti SBU tahun-tahun sebelumnya, SBM Tahun 2018 juga terdiri atas dua jenis, yang ada di Lampiran I PMK tentang SBM 2018 dan Lampiran II PMK SBM 2018.
Menurut PMK 49/2017, SBM 2018 berfungsi sebagai batas tertinggi dan estimasi. Dua fungsi ini memiliki ketentuan berbeda dalam realisasinya.
SBM 2018 sebagai batas tertinggi
Beberapa komponen standar biaya yang diatur dalam SBM 2018 Pdf yang berfungsi sebagai batas tertinggi di antaranya ada:
- Tarif honor penanggung jawab pengelola keuangan (Honor KPA, PPK, PPSPM, Bendahara, Staf Pengelola Keuangan, dan PPABP).
- Tarif honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada satuan kerja yang khusus mengelola belanja pegawai.
- Honorarium pengadaan barang dan jasa.
- Honorarium perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP).
- Honorarium penerima hasil pekerjaan.
- Honorarium pengelola penerimaan negara bukan pajak.
- Honorarium pengelola sistem akuntansi instansi (SAI).
- Honorarium pengurus/penyimpan barang milik negara (BMN).
- Honorarium kelebihan jam perekayasaan.
- Honorarium penjunjang penelitian/perekayasaan.
- Honorarium komite penilaian dan/atau reviewer proposal dan komite penilaian
- Honorarium narasumber/pembahas/moderator/pembawa acara/panitia.
- Honorarium pemberi keterangan ahli/saksi ahli dan beracara.
- Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan pada lingkup pendidikan tinggi.
- Honorarium penyuluh non pegawai negeri sipil
- Satuan biaya operasional penyuluh
- Honorarium rohaniwan.
- Honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
- Honorarium tim penyusunan jurnal/buletin/majalah/pengelola website.
- Honorarium penyelenggara sidang/konferensi internasional/konferensi tingkat menteri, senior official meeting (bilateral/regional/multilateral), workshop/seminar/sosialisasi/sarasehan berskala internasional.
- Honorarium penyelenggara ujian dan vakasi.
- Honorarium penulisan butir soal tingkat nasional.
- Honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).
- Satuan biaya uang makan pegawai aparatur sipil negara.
- Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai aparatur sipil negara.
- Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur bagi pegawai non aparatur sipil negara , satpam, pengemudi , petugas kebersihan, dan pramubakti.
- Satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor.
- Satuan biaya uang saku pemeriksa dalam lokasi perkantoran yang sama.
- Satuan biaya pengepakan dan angkutan barang perjalanan dinas pindah dalam negeri.
- Satuan biaya bantuan biaya pendidikan anak (BBPA) pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- Honorarium satpam, pengemudi, petugas kebersihan, dan pramubakti.
- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri dan uang representasi.
- Satuan biaya uang harian perjalanan dinas luar negeri.
- Satuan biaya penginapan perjalanan d inas d alam negeri.
- Satuan biaya rapat/pertemuan di luar kantor.
- Satuan biaya tiket perjalanan dinas pind ah luar negeri (one way).
- Satuan biaya operasional khusus kepala perwakilan republik indonesia di luar negeri.
- Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh.
- Satuan biaya sewa kendaraan.
- Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
- Satuan biaya pengadaan pakaian dinas
Di dalam SBM 2018 Kemenkeu, tarif uang makan PNS 2018 naik 5 ribu rupiah dibandingkan dengan SBM 2017 di awal tahun (meskipun kenaikan uang makan PNS sebenarnya sudah ada sejak Juni 2017).
Standar biaya ini tidak boleh dilewati besarannya dalam pelaksanaan realisasi anggaran belanja negara.
Standar Biaya Masukan 2018 sebagai Estimasi
Standar Biaya Masukan Tahun 2018 yang berfungsi sebagai estimasi mengatur 20 item standar biaya, di antaranya:
- Satuan biaya transportasi darat dari ibukota provinsi ke kota/kabupaten dalam provinsi yang sama (one way).
- Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kota/kabupaten sekitar (one way).
- Satuan biaya transpor kegiatan dalam kabupaten/kota pergi pulang (PP).
- Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor.
- Satuan biaya penerjemahan dan pengetikan.
- Satuan biaya bantuan beasiswa program gelar/non gelar dalam negeri.
- Satuan biaya sewa mesin fotokopi.
- Honorararium narasumber/pembahas pakar/praktisi/profesional.
- Satuan biaya pengadaan bahan makanan.
- dan standar biaya masukan lainnya.
Untuk keperluan penganggaran, jangan lupa juga Download Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2018 (SBK 2018 Pdf).
Selengkapnya tentang SBM 2018 Pdf Silakan Download PMK 49 Tahun 2018 Di Sini.